Anggaran yang Responsif Gender, Pentingkah?

Di Indonesia, masih terdapat berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bentuk, misalkan: diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan ketimpangan ini terjadi hampir di seluruh level, dari tingkat nasional hingga ke pelosok desa. Untuk itulah, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan dan mengantisipasinya, pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodir keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

ARG Kunci Keberhasilan Pembangunan
ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

ARG bukanlah memisahkan anggaran untuk laki-laki dan perempuan, atau harus tersedia alokasi dana 50% laki-laki dan 50% perempuan untuk setiap kegiatan. Bukan berarti pula bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan. Karena terkadang tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, ada juga yang memang harus netral gender.

Terpenting adalah bagaimana mendorong pemerintah di setipa level (desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) untuk mampu menerapkan anggararan yang responsif gender. Perlu dukungan dari semua pihak terkait untuk memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan dalam perencanaan dan pengelolaannya. Yuk, bergerak! (IS)


Readmore @ Blog Insan Sembada