Perempuan Usaha Kecil, antara ADA dan TIADA

Pengelolaan sumber daya alam menuju proses kemandirian pangan membutuhkan peran penting Perempuan Usaha Kecil (PUK) yang berada dari hulu hingga hilir. PUK berada dalam posisi meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi dan kelembagaan pangan, serta mengembangkan usaha pangan, dimana produksi, reproduksi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan mata rantai yang harus dijaga keberlangsungannya. Pengelolaan sumber daya alam erat kaitannya dengan kemandirian pangan.

Kesepakatan perdagangan bebas menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh PUK dalam mengelola pangan menjadi usaha produktif yang berkelanjutan. Ironisnya lonjakan impor terjadi pada produk-produk konsumsi, seperti holtikultura, serta makanan dan minuman olahan. Benih lokal dan bahan baku lokal seperti jagung, kedelai bahkan singkong terancam keberadaannya karena kran impor yang dibuka selebar-lebarnya. Gambaran nyata tersebut menyiratkan bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan  perekonomian di Indonesia. Implikasinya terhadap perekonomian rakyat semakin terpinggirkan, kedaulatannya terancam.

Perempuan Kepala Keluarga Mampukah Berdaya?

Pada tahun 2013, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di lndonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 14% (9 juta) dikepalai oleh perempuan. BPS telah mengkualifikasikan bahwa orang yang dapat disebut sebagai kepala keluarga yakni orang yang dalam kenyataannya bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga atau orang yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Nilai sosial budaya masyarakat, umumnya masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Sebagaimana secara tegas juga tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di lndonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki.